Penerapan Keuangan Keberlanjutan pada Lembaga Jasa Keuangan

Pemenuhan keuangan berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh POJK No 51/POJK.03/2017 bukanlah hal yang mudah dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) apalagi dalam kondisi ekonomi masa pandemik Covid-19. Persaingan bisnis yang semakin ketat, munculnya berbagai risiko baru, tren meningkatnya kasus fraud adalah fakta-fakta yang ada sekarang ini, apalagi ditambah dengan semakin bertambahnya regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan menjadikan semakin menantang pemenuhan RAKB yang sudah dibuat lembaga jasa keuangan. Dalam arti lain, kondisi eksternal dan internal organisasi LJK yang memiliki dinamika perubahan yang cepat dapat mempengaruhi kesuksesan impelemtasi keuangan berkelanjutan seperti yang sudah direncanakan dalam RAKB.

Dalam kondisi bisnis seperti sekarang LJK harus memiliki strategi implementasi keuangan berkelanjutan yang strategis yang mencerminkan visi, misi nilai organisasi LJK, bukan hanya mempertimbangkan bauran alokasi sumber daya (dana, manusia, dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan RAKB saja, tetapi mampu membuat rencana bisnis yang dapat menyeimbangkan pemenuhan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Implementasi keuangan berkelanjutan memerlukan interpretasi makna praktis dari 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan untuk memudahkan LJK dalam mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut.